Partai Oposisi Belanda Sambut Hangat Surat dari Warga Aceh di Swedia

BANDA ACEH | Partai oposisi Belanda, Partai Demokrat (D66) dan juga partai koalisi pemerintah, Partai Buruh (PvdA) menyambut baik surat dari Asnawi Ali, warga Aceh yang saat ini berdomisli di Swedia.

Hanya partai partai penguasa milik Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte saat ini yang tidak merespon surat berisikan tuntutan pencabutan "Maklumat Perang Belanda terhadap Aceh" tersebut.

Asnawi Ali saat mengunjungi Museum Bronbeek Kota Arnhem, Belanda, (27/3/2016). Museum ini adalah peninggalan perkakas perang Aceh yang dirampas oleh Belanda saat perang dengan Aceh.

Sebelumnya, Asnawi Ali menyurati seluruh partai politik di Belanda, termasuk ke Museum Militer Bronbeek, bertepatan dengan 143 tahun peringatan "Maklumat Perang Belanda terhadap Aceh" pada 26 Maret 2016.

Sekretaris Informasi Publik Partai Demokrat (D66) di Parlemen Belanda, Den Haag, Saskia Huijgen dalam suratnya mengatakan, surat tersebut sudah diterima dengan baik.

"Hal ini penting bagi kami untuk mengetahui mana ide-ide, masalah dan pertanyaan yang berkaitan dengan orang-orang di Belanda. Kami sangat senang dengan kepercayaan yang Anda tempatkan di D66 untuk mendekati kami tentang hal ini," tulisnya dalam Bahasa Belanda.

Saskia Huijgen menambahkan, D66 bersama-sama dengan Partai Sosialis (SP) sudah mengeluarkan seruan di parlemen untuk penyelidikan tindakan Belanda di Indonesia pada Desember 2015. 

"Sejauh ini, pemerintah tidak akan mendukung penyelidikan. Sebenarnya sebuah persidangan bisa memecah kebuntuan ini. Sehingga para ahli dapat memandang penyelidikan ini dengan objektif.

"Setiap beberapa bulan ada saja fakta-fakta baru di atas meja. Hal ini menjadi semakin jelas bahwa kekerasan itu terjadi karena faktor struktural dan bukan kebetulan, '' kata Juru Bicara D66 di parlemen, Sjoerd Sjoerdsma.

Partai opisisi ini juga menyebutkan bahwa mereka akan fokus melihat masalah ini dan akan di sini terus bekerja baik di dalam mapupun di luar parlemen.

 

Sementara Partai Buruh (PvdA), merespon surat tersebut dengan menyatakan bahwa mereka mengakui telah menerima surat tentang perang di Aceh pada 26 Maret 1873.

"Kami telah mencatat komentar Anda dalam surat itu. Surat Anda akan dibawa ke perhatian dari juru bicara kelompok kami. Mereka dapat menggunakan ini untuk informasi dalam debat dan diskusi. Oleh karena itu, kami menghargai Anda yang menyadarkan kami akan hal ini," tulis pernyataan yang berkop Partai Buruh (PvdA). 

Sebagai informasi, partai penguasa di Belanda saat ini adalah koalisi Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang menduduki kursi Perdana Menteri Mark Rutte dan sejawatnya dari Partai Buruh (PvdA).

Tak hanya itu, Asnawi Ali juga sempat menitipkan surat ke pihak Museum Militer Bronbeek ketika berkunjung pada 27 Maret 2016.

  

Surat tersebut langsung dibalas pimpinan Museum Militer Bronbeek, Kolonel Michiel C Dulfer, dengan menyebutkan bahwa karena mengingat kandungan isi surat, maka ia meneruskan surat tersebut kepada Badan Komunikasi Departemen Pertahanan Belanda.

Kepada Serambinews.com, Rabu (11/5/2016), Asnawi Ali juga menyebutkan alasannya mengirim surat ke sejumlah partai oposisi di Belanda.

Menurut dia, dalam pelatihan pendidikan UNPO dulu memang disarankan demikian. Untuk melobi sebuah kebijakan politik pemerintahan sebuah negara maka masuk lewat partai oposisi.

"Bila untuk melobi mendukung kebijakan politik sebuah negara maka masuk lewat partai penguasa. Nah, karena Aceh bertentangan dengan Belanda maka saya masuk lobi lewat partai oposisi," sebut Asnawi.  (*) 

Sumber: Serambi Indonesia