BANDA ACEH | Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah berharap persoalan bendera Aceh yang masih
menjadi polemik dengan Pemerintah Pusat dapat diselesaikan secara arif
dan bijaksana.
Hal ini dinilai penting agar tidak merusak hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh di masa mendatang.
Hal ini dinilai penting agar tidak merusak hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh di masa mendatang.
“Permasalahan bendera ini, kita juga harus melihat efek ke depannya itu
seperti apa,” ujar Doto Zain usai rapat dengan anggota dan pimpinan
DPRA serta Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK se-Aceh di gedung DPRA, Senin, 2
Mei 2016, sore.
Menurut Doto Zaini, penting dipikirkan kaitannya soal kepercayaan Jakarta terhadap Aceh ke depan. “Pembangunan dan kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Aceh seperti apa nantinya,” katanya.
“Dalam menyelesaikan masalah bendera, seharusnya kita menyelesaikan dengan kepala yang dingin," ujar Doto Zaini lagi.
Itu sebabnya, Doto Zaini berharap sebelum masyarakat dan elemen lainnya menjalankan aksi pengibaran bendera bintang bulan yang masih dilarang, lebih baik dipikirkan terlebih dahulu dengan akal sehat.
"Kalau tidak, euntek tanyoe meutajo-tajo, eunteuk tanyoe hana ho-saho. Karena sebelum bendera ini diubah sebagaimana yang diminta (Wakil Presiden) Jusuf Kalla, maka tidak diizinkan untuk dinaikkan," kata Doto Zaini.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh itu mengatakan, pihaknya mencoba mendengarkan masukan disampaikan anggota DPRK dan DPRA terkait persoalan bendera Aceh. Itu sebabnya, kata Doto Zaini, Pemerintah Aceh termasuk Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar menggelar rapat bersama DPRA dan perwakilan DPRK se-Aceh di gedung DPRA.
“Ini sebenarnya hanya diskusi menampung aspirasi menyangkut bendera,” ujar Doto Zaini.[] Portalsatu.com
Artikel Terkait:
Fraksi PA dari Seluruh Kabupaten-Kota di Aceh Tolak Perubahan Bendera
Pangdam IM: Jangan Coba-coba Kibarkan Bendera Bulan Bintang
Kata Ketua KPA Peureulak, "Bendera Aceh Meusikrek Beuneung Bek Duroh"
Menurut Doto Zaini, penting dipikirkan kaitannya soal kepercayaan Jakarta terhadap Aceh ke depan. “Pembangunan dan kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Aceh seperti apa nantinya,” katanya.
“Dalam menyelesaikan masalah bendera, seharusnya kita menyelesaikan dengan kepala yang dingin," ujar Doto Zaini lagi.
Itu sebabnya, Doto Zaini berharap sebelum masyarakat dan elemen lainnya menjalankan aksi pengibaran bendera bintang bulan yang masih dilarang, lebih baik dipikirkan terlebih dahulu dengan akal sehat.
"Kalau tidak, euntek tanyoe meutajo-tajo, eunteuk tanyoe hana ho-saho. Karena sebelum bendera ini diubah sebagaimana yang diminta (Wakil Presiden) Jusuf Kalla, maka tidak diizinkan untuk dinaikkan," kata Doto Zaini.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh itu mengatakan, pihaknya mencoba mendengarkan masukan disampaikan anggota DPRK dan DPRA terkait persoalan bendera Aceh. Itu sebabnya, kata Doto Zaini, Pemerintah Aceh termasuk Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar menggelar rapat bersama DPRA dan perwakilan DPRK se-Aceh di gedung DPRA.
“Ini sebenarnya hanya diskusi menampung aspirasi menyangkut bendera,” ujar Doto Zaini.[] Portalsatu.com
Artikel Terkait:
Fraksi PA dari Seluruh Kabupaten-Kota di Aceh Tolak Perubahan Bendera
Pangdam IM: Jangan Coba-coba Kibarkan Bendera Bulan Bintang
Kata Ketua KPA Peureulak, "Bendera Aceh Meusikrek Beuneung Bek Duroh"
No comments:
Write komentar