BEM Se-Aceh Tak Terima Barus Jadi Titik Nol Islam Nusantara

BEM Se-Aceh Tak Terima Barus Jadi Titik Nol Islam Nusantara

sejarah Haba Asa News   Thursday, March 30, 2017

BANDA ACEH | Sejumlah presiden kampus dalam hal ini "Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berada di Banda Aceh dan Aceh besar menolak Barus dijadikan Titik Nol Islam Nusantara. Mereka mengadakan pertemuan khusus di salah satu cafe di Banda Aceh, Selasa (28/3/2017)

Sebut Jokowi 'Pisahkan Agama dan Politik', (PKI pun Juga Bilang Begitu!)

Sebut Jokowi 'Pisahkan Agama dan Politik', (PKI pun Juga Bilang Begitu!)

Politik Haba Asa News   Saturday, March 25, 2017

SIBOLGA  | Presiden Joko Widodo meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama. Menurut Presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antarumat.

Jika Jokowi Lengser, Indonesia akan Berganti Menjadi NKRI Syariah?

Jika Jokowi Lengser, Indonesia akan Berganti Menjadi NKRI Syariah?

Syari'at Islam Haba Asa News   Tuesday, March 21, 2017

JAKARTA | Pengamat Politik, Boni Hargens mengatakan dalam hitungan puluhan tahun ke depan NKRI yang ada saat ini akan berubah menjadi NKRI Syariah.

Pengamen Cilik ini Sindir Pemerintah: Kenapa Aceh Minta Merdeka?

Pengamen Cilik ini Sindir Pemerintah: Kenapa Aceh Minta Merdeka?

Politik Haba Asa News   Monday, March 20, 2017

Pengamen Cilik ini Sindir Pemerintah, Kenapa Aceh Minta Merdeka?

Akhir Maret, Jokowi akan Resmikan Barus Sebagai Pusat Peradaban Islam di Nusantara

Akhir Maret, Jokowi akan Resmikan Barus Sebagai Pusat Peradaban Islam di Nusantara

sejarah Haba Asa News   Monday, March 20, 2017

JAKARTA | Rais Syuriah PWNU Jatim, Miftahul Akhyar, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan daerah Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sebagai pusat peradaban Islam. Barus, kata dia, merupakan titik 0 dan awal mula Islam berkembang di Nusantara.

Ini Alasannya Presiden Tak Berani Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI

Ini Alasannya Presiden Tak Berani Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI

Nasional Haba Asa News   Monday, February 13, 2017

Sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih kukuh tidak mau mengusulkan penonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta. DPR RI bisa menggunakan hak angket untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggap janggal itu.