Teungku Nas Sebut Elite GAM Sekarang Terjebak Kekuasaan

Tgk Nas: Elite GAM Terjebak Kekuasaan

 

Muzakir Manaf, Mantan Panglima Gam

Transformasi politik yang terjadi di tubuh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca kesepakatan damai Helsinki 2005 membawa perubahan signifikan dalam garis perjuangan politik GAM masa kini.

“perubahan yang paling dirasakan pascadamai adalah semakin terangnya mantan elite GAM di pemerintahan terjebak dalam politik kekuasaan. Apa yang terjadi sekarang kita terjebak dalam praktik kekuasaan. Kita seolah telah ‘membunuh ibu’ kita sendiri..,” kata Mantan juru runding GAM pada masa COHA, Tgk Nasruddin bin Ahmad yang kerap disapa Tgk Nas pada forum Fokus Grup Diskusi bertema Inclusive Peacebuilding and Political Transformation: Experiences and Lessons Learned from Aceh and Asia yang diselenggarakan Berghof Foundation di Hotel Hermes Palace, Jumat (30/1).

Forum diskusi yang dimoderatori Wiratmadinata tersebut menghadirkan peserta dari kalangan akademisi, praktisi, aktivis, mantan juru runding GAM, dan jurnalis. Turut pula hadir tiga narasumber mempresentasikan hasil penelitian mereka tentang proses perdamaian di beberapa negara, yaitu Dr Veronique Dudouet dan Stina Lundstrom  dari Berghof Foundation, serta David Rampf (CINEP Colombia).

Menurut Tgk Nas, transformasi (peralihan) perjuangan GAM dari bersenjata ke ranah politik setelah 10 tahun perdamaian Aceh belum mengakar kuat dan dirasakan dampaknya di masyarakat. Bahkan dalam struktur perjuangan GAM, banyak mantan kombatan yang tidak mendapat kesejahteraan. Hal ini dikarenakan para elite GAM yang memegang tampuk kekuasaan telah terjebak dalam politik kekuasaan. Kondisi ini, lanjut Tgk Nas, menjadi masalah besar untuk sebuah proses pedamaian Aceh yang berkelanjutan. “Kesejahteraan dan keadilan adalah kunci agar perdamaian Aceh ini bisa berkelanjutan,” sebutnya.

Tgk Nas menambahkan, akibat dari perubahan paradigma berpikir para elite penguasa tersebut, membuat Aceh kehilangan identitas yang sejak lama diperjuangkan GAM pada masa masih berkonflik dengan RI. “Kita punya partai, tapi kita juga sudah kehilangan identity (identitas) yang sejak lama kita perjuangkan dan sekarang terjebak dalam kekuasaan,” tandasnya. Seharusnya, kata Tgk Nas, buah dari perdamaian Aceh dapat dirasakan semua masyarakat terutama rakyat yang semasa konflik menjadi korban kehilangan keluarga dan harta. “Sebab itulah mengapa kami membuat usaha yang kebanyakan pekerjanya adalah wanita,” ujar Tgk Nas yang memilih membuka usaha batu bata di Desa Lhok Bugeng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen.

Terabaikan

 
Suara kritis juga dilontarkan peserta diskusi. Mantan juru runding GAM di Helsinki, Nur Juli menyebutkan di level bawah banyak terjadi reaksi ketidakpuasan kalangan mantan GAM terhadap pemerintahan yang saat ini tengah berjalan. “Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dari mantan kombatan GAM yang terabaikan,” ujarnya.

Guru Besar UIN Ar Raniry, Prof Yusni Sabi memandang perdamaian dan konflik dua hal yang saling bersisian. Karenanya, kata Yusni Sabi, mengelola keduanya harus dengan penuh kewaspadaan. “Di satu sisi kita butuh damai, tapi di sisi lain kita juga membuat konflik,” tegasnya.

Menurut Yusni, dialog dan membangun rasa percaya (trust building) antara kedua pihak adalah faktor penting dalam sebuah proses damai yang berkelanjutan.

Sosiolog Saifuddin Bantasyam MA mengatakan, Aceh harus belajar dari pengalaman kegagalan dari beberapa fase perundingan sebelumnya, mulai dari perundingan di Tokyo, HDC, dan JSC. “Hanya saat perundingan yang dimediasi CMI, Aceh mencapai kesepakatan menerima otonomi luas lewat UU Nomor 11/2006,” kata Saifuddin.

Pandangan lain disampaikan Prof Hans-Joachim Giesmann. Ia menyebutkan suatu perdamaian bukan hanya soal berhentinya perang, dan tidak ada lagi senjata yang menyalak. Akan tetapi, katanya, perdamaian berkaitan dengan keadilan, pemenuhan ekonomi, dan adanya kesejahteraan. “Bahkan dalam proses damai juga perlu melibatkan generasi muda karena mereka tidak terlibat dalam konflik sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Berghof Foundation tersebut.

Pentingnya kesejahteraan

 
Sementara itu, Ir Azwar Abubakar MM yang tampail sebagai keynote speaker membeberkan sejarah panjang Pemerintah Aceh merawat perdamaian pasca-MoU Helsinki. Antara lain, dengan membentuk Forum Bersama Pendukung Perdamaian Aceh (Forbes Damai) dan Badan Narasumber Damai Aceh (APRC).

Dua lembaga ini, menurut Azwar, meletakkan sendi-sendi penting bagi tahapan perdamaian dan reintregrasi Aceh, bahkan sebelum Badan Reintegasi Aceh (BRA) terbentuk. Forbes Damai merumuskan ada delapan target group yang wajib tersentuh program reintegasi oleh BRA yang dananya dialokasikan oleh pemerintah pusat. Di antara delapan target group itu adalah 3.000 eks kombatan GAM (TNA), 6.200 GAM non-TNA, 6.500 relawan Pembela Tanah Air (PeTA), serta puluhan ribu korban konflik (mereka yang terbunuh, diperkosa, maupun yang rumahnya dibakar/dirusak).

Azwar menyebut, perdamaian Aceh tercapai karena banyak faktor. Pertama, karena adanya niat dan keinginan dari kedua belah pihak bertikai melakukan dialog. Kedua, GAM saat itu relatif kompak dan mulai muncul kesadaran untuk mengubah platform dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik.

Political will dari pusat pun saat itu cukup mendukung ke arah penyelesaian konflik Aceh melalui meja perundingan. Adanya CMI, mediator yang kredibel dan disegani, menjadi faktor penguat terwujudnya dialog damai. Selain itu, kata Azwar, faktor tsunami ikut mempercepat proses.

Menurut Azwar ke depan menciptakan kesejahteran di Aceh menjadi faktor penting perdamaian. Upaya untuk mencapainya tidak bisa lagi diserahkan Aceh ke pemerintah pusat. “Itu sudah menjadi urusan kita, baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jika kita tak sejahtera, jangan lagi salahkan pusat,” imbuh mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi ini.

“Sekarangm semua kita harus kompak. Kita perkuat kohesi sosial dan memperkuat jaringan. Kalau itu tidak kita lakukan sekarang, maka kita akan repot lagi ke depan,” kata mantan Plt Gubernur Aceh ini.