Fakta akurat mengungkapkan penduduk Republik Rakyat China (RRC) sudah1,5 Milyar lebih sehingga butuh daerah lain untuk penempatan penduduknya yangg sudah berjubel.
INDONESIA DALAM BAHAYA ,
(Copas, silahkan share)
Assalamualaikum wr.wb.
Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang menanyakan, kenapa kita yang tinggal di luar DKI begitu peduli dengan pilkada Jakarta? Kenapa kok nggak ngurusi Pilkada di wilayahnya masing-masing?
Inilah alasan-alasannya.
(1) Pertama:
Pertama, Jakarta adalah Ibukota Indonesia. Sebagai ibukota negara, Jakarta bukan hanya milik warga Jakarta saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta akan berpengaruh sangat besar terhadap seluruh Indonesia. Semua keputusan-keputusan besar, baik politik, ekonomi atau sosial dibuat di Jakarta. Presiden, jajaran kabinet, serta jajaran di bawahnya ada di Jakarta. Urusan pertahanan dan keamanan juga dikendalikan dari Jakarta. Maka, jika Jakarta sakit, seluruh Indonesia akan sakit. Jakarta krisis, seluruh Indonesia ikut krisis. Jakarta bergolak, daerah-daerah lainpun akan terkena getahnya. Perhatikan peristiwa tahun 1998, seluruh wilayah Indonesia terkena dampaknya. Jadi sangat wajar sebagai warga negara, kita sangat peduli terhadap apa yang terjadi di Jakarta.
(2) Kedua:
Ada agenda terselubung dari para taipan dibantu oleh RRC untuk menguasai Indonesia. Bentuk penguasaan itu tidak lagi melalui cara-cara militer, tetapi melalui apa yang disebut sebagai soft colonialism, penjajahan terselubung. Penjajahan secara militer baru ditempuh bila skenario penjajahan terselubung tsb gagal.
Apa bentuknya soft colonialism itu?
Yakni penguasaan secara ekonomi dan secara politik. Penguasaan secara ekonomi sdh terjadi semenjak order baru. Sadarkah kita bahwa 70℅ kekayaan negara ini dimiliki oleh etnis Chinese, padahal jumlah mereka hanya 10℅ dari total populasi Indonesia?
Kini target para taipan adalah penguasaan secara politik. Melalui dukungan finansial tak terbatas, dilakukan berbagai upaya spy kedaulatan negeri ini tidak menjadi monopoli anak negeri. Maka UUD pun diamandemen hingga 3 kali. Jika Indonesia sdh dikuasai secara ekonomi dan politik, maka habislah kita sebagai bangsa. Tiada lagi Marwah dan kehormatan. Kita akan jadi babu di negeri sendiri. Kita benar-benar terjajah, tanpa penaklukan. Jika kelak pribumi berontak, maka akan dilakukan cara yang lebih keras, dan itu berarti perang fisik.
Dan penguasaan terhadap Indonesia harus dimulai dari Jakarta. Maka berbagai skenariopun dilakukan, diantaranya adalah dengan membuat pulau reklamasi. Untuk siapa tanah reklamasi itu akan ditempati?
Menurut kompas, harga tanah reklamasi mencapai Rp. 40 Jt/meter. Dengan harga tanah setinggi itu, siapa sih pribumi yang mampu beli?
(http://properti.kompas.com/read/2015/08/22/200000121/Harga.Lahan.Reklamasi.di.Utara.Jakarta.Tembus.Rp.40.Juta.M2 ). Itu sebab kenapa iklan pulau reklamasi adanya di Tiongkok, karena mereka adalah sasaran utama penghuni pulau-pulau hasil reklamasi tersebut, disamping aseng-aseng yang sdh lama tinggal di negeri ini.
Menurut sebuah analisa, pulau-pulau hasil reklamasi tersebut mampu menampung penduduk baru sebanyak 25.6 juta jiwa. Jika target, taruhlah hanya tercapai 40℅, maka berarti ada penambahan penduduk etnis Chinese di Jakarta sebanyak 10 juta jiwa. Dengan penambahan penduduk etnis Thionghoa sebanyak 10 juta, mustahil ada etnis pribumi yang mampu menang dalam Pilkada DKI. Itulah sebab kenapa Ahok dan para taipan begitu ngotot reklamasi dilanjutkan, meskipun berbagai kajian oleh para ahli menunjukkan dampak buruk yang luar biasa. Tetapi sayangnya, isu ini tidak banyak menjadi perhatian kita, bahkan oleh warga Jakarta sendiri.
(3) Ketiga:
Para taipan itu melihat peluang, bahwa melalui Ahoklah mereka dapat menguasai Indonesia. Maka dalam pilkada DKI ini, mereka berusaha mati-matian agar Ahok menang. Berbagai carapun ditempuh, pencitraan, pengerahan buzzer, sewa lembaga survey, manipulasi berita, atau serangan fajar menjelang pencoblosan.
Termasuk, menjunjung tinggi citra Ahok bersih dan mampu membangun Jakarta dengan dana sedikit. Lho kok bisa? Lha iyalah, para taipan itu memasok Ahok dengan dana tak terhingga, sehingga Ahok mampu membangun apa saja tanpa menggunakan atau hanya sedikit dana APBD. Ahok menyebut kontribusi para taipan itu sebagai "kewajiban penyertaan" dan jahatnya, pemasukan dari swasta itu tidak dicatat dalam penerimaan daerah. Itulah sebab kenapa serapan dana APBD Jakarta itu rendah. Rakyat bodoh yang terhipnotis akan berkata, "itu bukti Ahok bersih, dengan menggunakan dana APBD yang minimal hasilnya luar biasa". Padahal rakyat pemuja itu sejatinya ditipu, tetapi tidak sadar.
Jika Ahok menang dalam Pilkada, apa yang akan terjadi?
INDONESIA DALAM BAHAYA ,
(Copas, silahkan share)
Assalamualaikum wr.wb.
Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang menanyakan, kenapa kita yang tinggal di luar DKI begitu peduli dengan pilkada Jakarta? Kenapa kok nggak ngurusi Pilkada di wilayahnya masing-masing?
Inilah alasan-alasannya.
(1) Pertama:
Pertama, Jakarta adalah Ibukota Indonesia. Sebagai ibukota negara, Jakarta bukan hanya milik warga Jakarta saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta akan berpengaruh sangat besar terhadap seluruh Indonesia. Semua keputusan-keputusan besar, baik politik, ekonomi atau sosial dibuat di Jakarta. Presiden, jajaran kabinet, serta jajaran di bawahnya ada di Jakarta. Urusan pertahanan dan keamanan juga dikendalikan dari Jakarta. Maka, jika Jakarta sakit, seluruh Indonesia akan sakit. Jakarta krisis, seluruh Indonesia ikut krisis. Jakarta bergolak, daerah-daerah lainpun akan terkena getahnya. Perhatikan peristiwa tahun 1998, seluruh wilayah Indonesia terkena dampaknya. Jadi sangat wajar sebagai warga negara, kita sangat peduli terhadap apa yang terjadi di Jakarta.
(2) Kedua:
Ada agenda terselubung dari para taipan dibantu oleh RRC untuk menguasai Indonesia. Bentuk penguasaan itu tidak lagi melalui cara-cara militer, tetapi melalui apa yang disebut sebagai soft colonialism, penjajahan terselubung. Penjajahan secara militer baru ditempuh bila skenario penjajahan terselubung tsb gagal.
Apa bentuknya soft colonialism itu?
Yakni penguasaan secara ekonomi dan secara politik. Penguasaan secara ekonomi sdh terjadi semenjak order baru. Sadarkah kita bahwa 70℅ kekayaan negara ini dimiliki oleh etnis Chinese, padahal jumlah mereka hanya 10℅ dari total populasi Indonesia?
Kini target para taipan adalah penguasaan secara politik. Melalui dukungan finansial tak terbatas, dilakukan berbagai upaya spy kedaulatan negeri ini tidak menjadi monopoli anak negeri. Maka UUD pun diamandemen hingga 3 kali. Jika Indonesia sdh dikuasai secara ekonomi dan politik, maka habislah kita sebagai bangsa. Tiada lagi Marwah dan kehormatan. Kita akan jadi babu di negeri sendiri. Kita benar-benar terjajah, tanpa penaklukan. Jika kelak pribumi berontak, maka akan dilakukan cara yang lebih keras, dan itu berarti perang fisik.
Dan penguasaan terhadap Indonesia harus dimulai dari Jakarta. Maka berbagai skenariopun dilakukan, diantaranya adalah dengan membuat pulau reklamasi. Untuk siapa tanah reklamasi itu akan ditempati?
Menurut kompas, harga tanah reklamasi mencapai Rp. 40 Jt/meter. Dengan harga tanah setinggi itu, siapa sih pribumi yang mampu beli?
(http://properti.kompas.com/read/2015/08/22/200000121/Harga.Lahan.Reklamasi.di.Utara.Jakarta.Tembus.Rp.40.Juta.M2 ). Itu sebab kenapa iklan pulau reklamasi adanya di Tiongkok, karena mereka adalah sasaran utama penghuni pulau-pulau hasil reklamasi tersebut, disamping aseng-aseng yang sdh lama tinggal di negeri ini.
Menurut sebuah analisa, pulau-pulau hasil reklamasi tersebut mampu menampung penduduk baru sebanyak 25.6 juta jiwa. Jika target, taruhlah hanya tercapai 40℅, maka berarti ada penambahan penduduk etnis Chinese di Jakarta sebanyak 10 juta jiwa. Dengan penambahan penduduk etnis Thionghoa sebanyak 10 juta, mustahil ada etnis pribumi yang mampu menang dalam Pilkada DKI. Itulah sebab kenapa Ahok dan para taipan begitu ngotot reklamasi dilanjutkan, meskipun berbagai kajian oleh para ahli menunjukkan dampak buruk yang luar biasa. Tetapi sayangnya, isu ini tidak banyak menjadi perhatian kita, bahkan oleh warga Jakarta sendiri.
(3) Ketiga:
Para taipan itu melihat peluang, bahwa melalui Ahoklah mereka dapat menguasai Indonesia. Maka dalam pilkada DKI ini, mereka berusaha mati-matian agar Ahok menang. Berbagai carapun ditempuh, pencitraan, pengerahan buzzer, sewa lembaga survey, manipulasi berita, atau serangan fajar menjelang pencoblosan.
Termasuk, menjunjung tinggi citra Ahok bersih dan mampu membangun Jakarta dengan dana sedikit. Lho kok bisa? Lha iyalah, para taipan itu memasok Ahok dengan dana tak terhingga, sehingga Ahok mampu membangun apa saja tanpa menggunakan atau hanya sedikit dana APBD. Ahok menyebut kontribusi para taipan itu sebagai "kewajiban penyertaan" dan jahatnya, pemasukan dari swasta itu tidak dicatat dalam penerimaan daerah. Itulah sebab kenapa serapan dana APBD Jakarta itu rendah. Rakyat bodoh yang terhipnotis akan berkata, "itu bukti Ahok bersih, dengan menggunakan dana APBD yang minimal hasilnya luar biasa". Padahal rakyat pemuja itu sejatinya ditipu, tetapi tidak sadar.
Jika Ahok menang dalam Pilkada, apa yang akan terjadi?
Para taipan itu akan melambungkan Ahok setinggi langit, persis sama ketika mereka melambungkan Jokowi. Tujuannya, agar Ahok lebih populer di mata rakyat ketimbang Jokowi. Ahok akan menjadi 'media darling' binaan para taipan. Jika ternyata tahun 2019 Ahok menjadi sangat populer, maka para taipan itu tidak segan-segan menaikkan Ahok menjadi penantang Jokowi. Dan kita akan menyaksikan lagi episode drama mendayu-dayu dimana Jokowi akan digerus dan dijelek-jelekkan. Jokowi bakal di "Prabowokan", seperti pada pilpres tahun 2014 dahulu. Jokowi akan dicari-cari kesalahannya hingga popularitasnya jatuh ke titik nadhir.
Namun sebaliknya jika popularitas Ahok tak terangkat, maka para taipan itu tetap akan bermanis-manis dengan Jokowi. Tujuannya, agar Ahok dapat dipasangkan sebagai wakil Jokowi. Itulah kenapa mereka berani sesumbar, Ahok presiden paling lambat tahun 2024, karena jika ada kesempatan tahun 2019, maka kesempatan itu akan mereka ambil, tidak peduli yang akan jadi rivalnya pada pilpres 2019 adalah Jokowi sendiri.
Itulah alasan kenapa kami sangat peduli terhadap Pilkada DKI, karena ini menyangkut kedaulatan NKRI. Jatuhnya Jakarta ke tangan Aseng adalah awal jatuhnya NKRI ke tangan asing. Sebaliknya, kembalinya Jakarta ke tangan. Pribumi adalah awal kembalinya kedaulatan politik, dan insha Allah diikuti kedaulatan ekonomi ke tangan pribumi, pemilik asli negeri ini.
Kami sama sekali tidak anti asing. Dalam dunia yang sdh mengglobal ini, mustahil sebuah bangsa dapat hidup tanpa kontribusi asing. Meski demikian, bukan berarti kita rela jika negara yang kita cintai ini diobok-obok oleh asing.
Copas dari Dedi Hidayatullah
No comments:
Write komentar